Kepulauan kita, Kepulauan Sapeken, Kangean, Sepudi, Raas, Masalembu, Gili Raja dan lainnya sangat membutuhkan yang namanya perubahan. Peru...
Kepulauan kita, Kepulauan Sapeken, Kangean, Sepudi, Raas, Masalembu, Gili Raja dan lainnya sangat membutuhkan yang namanya perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik, progresif dan massif, pada seluruh sisi dan sendi kehidupan, baik fisik maupun moril.
Perubahan banyak disebut sebagai sunnatullah, yang berlaku di alam raya. Maka perubahan itu sesuatu yang given, tak bisa ditawar-tawar lagi. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi kenapa Kepulauan yang kita cintai harus berubah ke arah yang lebih baik secara massif dan mendasar.
Kita memiliki aset kekayaan alam yang demikian besar untuk menjadi sebuah daerah yang maju dan berkembang, sama dengan daratan wilayah lain di daratan. Maka dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, wilayah kepulauan berpotensi besar untuk menjadi sebuah wilayah yang lebih maju daripada daratan.
Salah satunya adalah, kekayaan berupa minyak dan gas bumi yang setiap detik dieksploitasi dan mengalir untuk dikirim ke berbagai perusahaan besar di Jawa Timur untuk membangun industri nasional. Salah satu perusahaan yang saat ini berproduksi di Kepulauan Sapeken adalah perusahaan minyak dan gas bumi PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk yang kemudian berubah wujud menjadi Kangean Energi Indonesia (PT KEI).
Menurut Data yang ada, pada 2006 lalu saja, EMP telah mulai menambah produksi minyaknya sebesar 9.000 barrel per hari. Tambahan produksi tersebut berasal dari sumur SED-1A di Kepulauan Sepanjang Blok Kangean, Jawa Timur. Berarti, total produksi minyak EMP tahun 2006 sebesar 3,9 juta barrel, dengan total penjualan bersih Rp 1,646 triliun. [Kompas, Jumat/13 April 2007].
Dari jumlah sebesar hitungan triliunan rupiah tadi, apa yang kita dapatkan? Ternyata, pemerintah Kabupaten Sumenep, hanya dapat kuncirnya saja, alias dapat sisa-sisanya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008, Kabupaten Sumenep hanya mendapat Rp 3,5 miliar. Berdasarkan Permenkeu No. 216/ PMK-07-2007, tertanggal 28 Desember 2007. [RADAR MADURA Kamis, 17 Jan 2008]. Angka 3,5 miliar rupiah itu untuk Kabupaten Sumenep. Lalu berapa yang mengucur ke Kepulauan Sapeken.
Sepertinya angka yang dikucurkan untuk membangun kepulauan penghasil migas ini tak seberapa besar. Melihat realitas dan fakta pembangunan yang tak signifikan. Transportasi kita masih disubsidi dari Pemerintah Pusat melalui kapal perintis itu. Kondisi pasar kita juga masih belum ditata dengan baik. Pun demikian dengan kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan, masih cukup jauh dari harapan.
Meski tentu saja perusahaan migas seperti KEI sudah memberikan dana untuk keperluan corporate social responsiblity (CSR) namun keberadaannya masih belum sangat dirasakan. Karena ada persepsi keliru dari pemerintah, bahwa jika suatu desa menerima program CSR, maka dana pembangunan dari APBD Kabupaten maupun propinsi dikurangi.
Begitu pula dengan berporduksinya perusahaan migas Santos di wilayah Kepulauan Gili Raja/ Gili Genting, belum dirasakan secara massif dampaknya oleh masyarakat. hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk membuat daerah kepulauan yang menjadi penghasil migas lebih maju dan sejahtera dibanding daerah yang bukan penghasil.
Perusahaan lain yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Sepudi dan Raas adalah HCML, dan Petrojava di Kepulauan Kangean. Tentu saja meski belum berproduksi, masyarakat yang wilayahnya menjadi tempat operasinya perusahaan migas berharap mendapat sentuhan program sosial dari perusahaan migas. Hal itu ibarat oase di tengah gurun pasir.
Fakta ini memang membuat kita harus mengelus dada. Tak dilihat asas keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan sebagai wilayah penghasil minyak dan gas sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Sumenep. Sumber daya manusia (SDM) kita masih tertinggal jauh dari saudara-saudara kita yang berada di daratan, maupun kota lain di Jawa Timur.
Sebuah fakta sosial yang tak dapat kita bantah, bahwa apa yang kita lihat dan kita dengar soal Kepulauan kita, memang begitu adanya. Hal ini bukan semata-mata karena faktor ekonomi dan materi. Namun ada persoalan moral hazard dari para pemimpin kita di hampir melanda semua level dan segmen. Jika ini dibiarkan akan sangat mendzalimi warga kepulauan.
Sebagian besar mereka adalah masyarakat miskin bermata pencarian sebagai nelayan tradisional. Jika sudah tidak sanggup lagi melaut, maka pilihan lainnya harus merantau meninggalkan anak dan isteri serta keluarga besar. Merantau memiliki risiko besar bagi keluarga yang ditinggalkan terutama anak-anak. Anak-anak yang ditinggal merantau orang tua mereka berada pada konsisi yang labil, sehingga ini negatif untuk perkembangan pendidikan anak-anak.
Tak hanya negatif bagi anak-anak yang ditinggalkan, bagi para pemuda dan remaja yang merantau ke berbagai kota yang ada di Indonesia kemudian terpengaruh budaya negatif akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Para pemuda yang kembali ke kepulauan untuk beberapa waktu kemudian mengkontaminasi teman-teman sebayanya. Akibatnya, budaya glamor dan permisif menjadi salah satu warna-warni kehidupan masyarakat kepulauan.
Maka, pengkhianatan terhadap amanat mensejahterakan warga kepulauan bisa jadi tak sekadar pengkhianatan terhadap amanat Undang-Undang Dasar, namun juga bisa berakibat pada pengkhianatan terhadap perintah Tuhan untuk memakmurkan bumi, tentu saja yang dimaksud manusia yang ada di atasnya.
Kita memiliki aset kekayaan alam yang demikian besar untuk menjadi sebuah daerah yang maju dan berkembang, sama dengan daratan wilayah lain di daratan. Maka dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, wilayah kepulauan berpotensi besar untuk menjadi sebuah wilayah yang lebih maju daripada daratan.
Salah satunya adalah, kekayaan berupa minyak dan gas bumi yang setiap detik dieksploitasi dan mengalir untuk dikirim ke berbagai perusahaan besar di Jawa Timur untuk membangun industri nasional. Salah satu perusahaan yang saat ini berproduksi di Kepulauan Sapeken adalah perusahaan minyak dan gas bumi PT Energi Mega Persada (EMP) Tbk yang kemudian berubah wujud menjadi Kangean Energi Indonesia (PT KEI).
Menurut Data yang ada, pada 2006 lalu saja, EMP telah mulai menambah produksi minyaknya sebesar 9.000 barrel per hari. Tambahan produksi tersebut berasal dari sumur SED-1A di Kepulauan Sepanjang Blok Kangean, Jawa Timur. Berarti, total produksi minyak EMP tahun 2006 sebesar 3,9 juta barrel, dengan total penjualan bersih Rp 1,646 triliun. [Kompas, Jumat/13 April 2007].
Dari jumlah sebesar hitungan triliunan rupiah tadi, apa yang kita dapatkan? Ternyata, pemerintah Kabupaten Sumenep, hanya dapat kuncirnya saja, alias dapat sisa-sisanya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008, Kabupaten Sumenep hanya mendapat Rp 3,5 miliar. Berdasarkan Permenkeu No. 216/ PMK-07-2007, tertanggal 28 Desember 2007. [RADAR MADURA Kamis, 17 Jan 2008]. Angka 3,5 miliar rupiah itu untuk Kabupaten Sumenep. Lalu berapa yang mengucur ke Kepulauan Sapeken.
Sepertinya angka yang dikucurkan untuk membangun kepulauan penghasil migas ini tak seberapa besar. Melihat realitas dan fakta pembangunan yang tak signifikan. Transportasi kita masih disubsidi dari Pemerintah Pusat melalui kapal perintis itu. Kondisi pasar kita juga masih belum ditata dengan baik. Pun demikian dengan kondisi pendidikan dan pelayanan kesehatan, masih cukup jauh dari harapan.
Meski tentu saja perusahaan migas seperti KEI sudah memberikan dana untuk keperluan corporate social responsiblity (CSR) namun keberadaannya masih belum sangat dirasakan. Karena ada persepsi keliru dari pemerintah, bahwa jika suatu desa menerima program CSR, maka dana pembangunan dari APBD Kabupaten maupun propinsi dikurangi.
Begitu pula dengan berporduksinya perusahaan migas Santos di wilayah Kepulauan Gili Raja/ Gili Genting, belum dirasakan secara massif dampaknya oleh masyarakat. hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah untuk membuat daerah kepulauan yang menjadi penghasil migas lebih maju dan sejahtera dibanding daerah yang bukan penghasil.
Perusahaan lain yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Sepudi dan Raas adalah HCML, dan Petrojava di Kepulauan Kangean. Tentu saja meski belum berproduksi, masyarakat yang wilayahnya menjadi tempat operasinya perusahaan migas berharap mendapat sentuhan program sosial dari perusahaan migas. Hal itu ibarat oase di tengah gurun pasir.
Fakta ini memang membuat kita harus mengelus dada. Tak dilihat asas keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan sebagai wilayah penghasil minyak dan gas sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Sumenep. Sumber daya manusia (SDM) kita masih tertinggal jauh dari saudara-saudara kita yang berada di daratan, maupun kota lain di Jawa Timur.
Sebuah fakta sosial yang tak dapat kita bantah, bahwa apa yang kita lihat dan kita dengar soal Kepulauan kita, memang begitu adanya. Hal ini bukan semata-mata karena faktor ekonomi dan materi. Namun ada persoalan moral hazard dari para pemimpin kita di hampir melanda semua level dan segmen. Jika ini dibiarkan akan sangat mendzalimi warga kepulauan.
Sebagian besar mereka adalah masyarakat miskin bermata pencarian sebagai nelayan tradisional. Jika sudah tidak sanggup lagi melaut, maka pilihan lainnya harus merantau meninggalkan anak dan isteri serta keluarga besar. Merantau memiliki risiko besar bagi keluarga yang ditinggalkan terutama anak-anak. Anak-anak yang ditinggal merantau orang tua mereka berada pada konsisi yang labil, sehingga ini negatif untuk perkembangan pendidikan anak-anak.
Tak hanya negatif bagi anak-anak yang ditinggalkan, bagi para pemuda dan remaja yang merantau ke berbagai kota yang ada di Indonesia kemudian terpengaruh budaya negatif akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Para pemuda yang kembali ke kepulauan untuk beberapa waktu kemudian mengkontaminasi teman-teman sebayanya. Akibatnya, budaya glamor dan permisif menjadi salah satu warna-warni kehidupan masyarakat kepulauan.
Maka, pengkhianatan terhadap amanat mensejahterakan warga kepulauan bisa jadi tak sekadar pengkhianatan terhadap amanat Undang-Undang Dasar, namun juga bisa berakibat pada pengkhianatan terhadap perintah Tuhan untuk memakmurkan bumi, tentu saja yang dimaksud manusia yang ada di atasnya.
Penulis : Hidayaturrahman
Sumber : hidayatsahabatkita.com
Sumber : hidayatsahabatkita.com
COMMENTS